Membangun Budaya Malu Korupsi

Korupsi merupakan masalah memalukan bagi bangsa Indonesia. Mulai dari pejabat papan atas hingga masyarakat kelas bawah sebenarnya bisa saja melakukan tindak pidana korupsi. Sadar atau tidak, langsung maupun tak langsung. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah khususnya KPK sebagai lembaga terkait, namun semua aspek masyarakat Indonesia. Bagaimana cara kita sebagai rakyat biasa memberantas korupsi sehingga dapat menciptakan Indonesia yang berbudaya malu korupsi? Bisakah kita melakukannya? Sulitkah? Mulai dari diri sendiri, sejak dini, dan melalui agama mari bersama berantas korupsi.

Kasus-kasus korupsi sedang merajalela di Indonesia. Banyak pejabat ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Namun tak sedikit yang masih bebas berkeliaran. Entah karena kekuasaannya yang besar sehingga dapat berkelit dari hukum, memiliki koneksi kuat atau karena uangnya yang banyak lalu kabur ke luar negeri. Contohnya korupsi Anggaran DPRD Kota Solo oleh mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004, Hasan Mulachela dan Heru S. Notonegoro yang Dituntut 3,5 tahun hukuman penjara. Mereka dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 4,27 miliar (Irfan : 2009).[1] Yang pada akhirnya mereka bebas. Kasus terbaru ditetapkannya beberapa anggota penegak hukum terkait keluarnya Gayus Tambunan “refreshing” dari tahanan. Gayus yang merupakan kunci kasus mafia pajak dapat keluar dari penjara dikarenakan memberikan suap kepada mereka. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya apa korupsi itu?

Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum.
Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington diatas, Heddy Shri Ahimsha-Putra (2002) menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan.
Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.
Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme.
Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum (Alatas 1999:6).
Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum dibawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.
Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.
Mengutip Robert Redfield, korupsi dilihat dari pusat budaya, pusat budaya dibagi menjadi dua, yakni budaya kraton (great culture) dan budaya wong cilik (little culture). Dikotomi budaya selalu ada, dan dikotomi tersebut lebih banyak dengan subyektifitas pada budaya besar yang berpusat di kraton. Kraton dianggap sebagai pusat budaya. Bila terdapat pusat budaya lain di luar kraton, tentu dianggap lebih rendah dari pada budaya kraton. Meski pada hakikatnya dua budaya tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap ada bocoran budaya (Irfan : 2009).[2]

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum di Indonesia termaktub dalam tiga belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Menurut UU itu, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Penjelasan detailnya ada di Bab 3, tetapi secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi:

  1. Kerugian keuntungan negara
  2. Suap – menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin)
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi, istilah lain: pemberian hadiah (Tim KPK). [3]

Korupsi sangat merugikan bagi banyak pihak. Beberapa diantaranya adalah:

  1. Penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi amburadul

Lalu lintas bisa menjadi contoh yang pas. Dari mengurus SIM sampai sidang kasus tilang, tidak ada lagi yang berjalan sebagaimana seharusnya. Akhirnya uang dan kekuasaanlah yang berbicara. Bila tidak memiliki dua hal itu jangan harap mendapatkan layanan masyarakat yang baik atau keadilan di mata hukum.

  1. Pembangunan fisik menjadi terbengkalai

Banyaknya ruas-ruas jalan yang rusak dan gedung sekolah yang reyot adalah akibat dari korupsi. Mulai dari mengorbankan kualitas bahan bangunan supaya uangnya dapat “dikantongi” hingga membuat proyek yang sebenarnya tidak perlu. Intinya, sedikit sekali pembangunan fisik di negara ini yang dijalankan dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang kuat dan berguna bagi masyarakat.

  1. Prestasi menjadi tidak berarti

Seharusnya orang bisa menduduki jabatan tertentu karena Ia memang berprestasi dan kompeten. Tapi kenyataan berbicara lain: siapa saja bisa menduduki jabatan apa saja. Asalkan memiliki uang atau kekuasaan. Hasilnya banyak sekali posisi penting yang diduduki oleh orang yang tidak tepat.

  1. Demokrasi tidak berjalan

Pemilihan wakil daerah dapat menjadi contoh yang menarik. Sebab, sudah dipilih tapi lebih mengutamakan kepentingan mereka yang beruang dibanding mereka yang memilih. Melihat situasi ini jangan heran kalau rakyat bisa menjadi tidak percaya dengan demokrasi.

  1. Ekonomi menjadi hancur

Ada dua kata kuncinya: tidak efisien. Mau membuat pabrik, harus nyogok sana-sini. Mau membuat usaha dengan modal kecil, kalah dengan perusahaan-perusahaan bermodal besar yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Tidak heran orang asing mulai enggan investasi di Indonesia. Akhirnya rakyat yang kena dampaknya. Mencari kerja menjadi susah, bertahan hidup apa lagi (Tim KPK). [4]

Bila dilihat dari pengertian di atas seolah-olah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kesalahan dan tanggung jawab pemerintah. Padahal pejabat awalnya juga berasal dari rakyat biasa seperti kita. Mereka tidak begitu saja menjadi pejabat. Melainkan mengalami tahapan dari menjadi pejabat kecil hingga menjadi seperti sekarang.

Kita sebagai rakyat juga ikut andil dalam berhasilnya para pejabat korup itu memperoleh kursi kepemimpinannya sehingga mereka dapat menggelapkan uang negara yang bukan haknya. Contohnya adalah pada saat pemilihan Lurah Desa di sebuah Kabupaten di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarata. Rakyat akan memilih calon Lurah Desa yang memberikan uang “syukuran” jika Ia terpilih menjadi lurah nantinya. Dan akan memberi bantuan ke desa-desa yang suara terbanyak jatuh kepada dirinya. Itulah mental koruptor rakyat yang kini tak jarang dijumpai di Indonesia.

Lalu, apa yang menyebabkan orang-orang melakukan korupsi?

Menurut Komisi IV DPR-RI, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yaitu :

  1. Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi.
  2. Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri.
  3. Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.
  4. Dalam buku Sosiologi Korupsi oleh Syed Hussein Alatas, disebutkan ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut :
  5. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
  6. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.
  7. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungann timbal balik.
  8. Berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik perlindungan hukum.
  9. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
    1. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
    2. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
    3. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
    4. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat.

Untuk menghilangkan korupsi kita harus memiliki budaya malu korupsi. Apa itu budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. [5]

Kenapa kita harus malu korupsi? Karena malu akan menahan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tercela dan menjadikannya takut untuk berbuat sesuatu yang berakibat tercela (Al-atsary : 2004).[6] Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Malu adalah sebagian dari iman.”

Kita sebagai rakyat juga bisa melakukan berbagai hal untuk melahirkan budaya malu korupsi. Bagaimana menumbuhkan budaya malu korupsi yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Indonesia?

1. Mulai dari diri sendiri

Siapa yang akan memulai suatu perubahan jika bukan diri sendiri? Jangan hanya menyalahkan pemerintah yang belum mampu memberantas korupsi dengan baik. Karena pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab kita bersama termasuk rakyat. Kita hendaknya bercermin apakah kita ini sudah bersih dari korupsi. Banyak fakta tentang rakyat yang juga melakukan korupsi.

Di daerah Purbalingga pernah ada warga yang mengmbil air PDAM tidak melalui kran rumahnya, namun melalui tengah jalan pipa sehingga tidak tercatat di pengukuran air.

Contoh lainnya : pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas lebih memilih “berdamai” dengan polisi daripada mendatangi persidangan, pedagang yang mengurangi timbangan, penjual makanan yang memakai bahan kimia berbahaya untuk meningkatkan laba, orang yang sebenarnya mampu tetapi berpura-pura miskin agar mendapatkan dana BLT, dan pengemis yang meminta-minta padahal mampu membeli perhiasan.

Dengan keadaan masyarakat seperti itu akan menghasilkan budaya tidak sehat sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin berbudaya koruptor yang akhirnya menjadi pejabat korup. Maka untuk menciptakan budaya malu korupsi kita harus memulai dari diri sendiri. Bila diri kita sudah baik, keluarga baik, lalu masyarakat baik dan akhirnya menghasilkan pemimpin yang baik.

2. Penguatan nilai agama

Tidak ada agama di Indonesia yang memperbolehkan penganut agamanya melakukan korupsi. Alloh berfirman di dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi,

Ÿwur (#þqè=ä.ù’s? Nä3s9ºuqøBr& Nä3oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ (#qä9ô‰è?ur !$ygÎ/ ’n<Î) ÏQ$¤6çtø:$# (#qè=à2ù’tGÏ9 $Z)ƒÌsù ô`ÏiB ÉAºuqøBr& Ĩ$¨Y9$# ÉOøOM}$$Î/ óOçFRr&ur tbqßJn=÷ès? ÇÊÑÑÈ

188.  Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Dengan meningkatkan ketebalan nilai agama sesuai kepercayaan masing-masing akan menumbuhkan budaya malu korupsi. Karena seseorang yang taat pada agama yang dipeluknya tentu akan menghindari perbuatan buruk seperti korupsi.

3. Penanaman Pendidikan berbudaya malu korupsi sejak anak-anak

Pendidikan untuk malu korupsi baik ditanamkan pada masa anak-anak. Karena pada masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter kepribadian seseorang.

Komarudin menyatakan dewasa ini pendidikan karakter dan budaya bangsa mutlak harus diberikan pada anak Indonesia sejak usia dini dari lingkungan sekolah dan sosial mereka.  Pendidikan karakter  tidak hanya diberikan saat anak duduk di bangku SD sampai Perguruan Tinggi (PT), namun sejak anak duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Sgi : 2010) [7].Bila seorang anak mendapatkan cukup pendidikan kepribadian yang positif – seperti malu korupsi – akan menjadi daya tahannya sehingga ketika mereka tumbuh dewasa tidak akan mudah tergiur untuk melakukan korupsi.

Peran orang tua dalam penanaman budaya malu korupsi sangat besar. Orang tua harus memberi contoh dan mengajarkannya kepada anak. Pendidikan malu korupsi juga dapat diberikan di sekolah dalam bentuk sikap guru yang memberi teladan kepada murid-muridnya. Dapat pula dimasukkan dalam bentuk mata pelajaran seperti Mata Pelajaran Kewarganegaraan.

Jadi bila kita menginginkan Indonesia yang berbudaya malu korupsi kita harus memulai dari diri sendiri lalu tularkanlah kebaikan itu ke lingkungan sekitar. Pertebal pula kekuatan spiritual kita lewat agama. Didik dan ajarkan budaya malu korupsi pada anak-anak.

Bantul, 12 November 2010

Anaka Dwi Listriyani


[1] Irfan. 2009. Korupsi dan Pengertiannya. http://soloraya.net/2010/01/korupsi-dan-pengertiannya/. Diakses pada 19 September 2010

[2] ibid

[3] Tim KPK. Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi. Dengan sedikit perubahan diksi

[4] ibid

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya

[6] Al-atsary, Abu Nu’aim. 2004. Tak Tahu Malu Sesukamu. Elfata, hlm. 26.

[7] Sgi. 2010. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Tanamkan Sejak Dini. Kedaulatan Rakyat, hlm. 1.3